BIOGRAFI SUHARTO

SUHARTO (8 June 1921- 27 January 2008)
Seorang Militer Karir yang Memerintah sebuah Negara

Oleh: John Roosa

Tidak suka bicara, tidak terbuka, suka menyendiri, tanpa emosi, Suharto memerintah Indonesia selama 32 tahun sebagai seorang misterius, seorang diktator yang tampil sebagai tokoh tanpa wajah, yang tidak menonjol di dalam suatu pemerintahan yang a-politis. Pidato-pidatonya menjemukan, mudah terlupakan, penuh dengan kata-kata birokrat yang menjemukan, klise-klise yang usang, dan nasehat-nasehat yang saleh. Tidak ada satu pun pernyataannya yang bisa membuat orang terkenang padanya sekarang. Orang Indonesia, jika ditanya, akan sia-sia berusaha mengingat suatu kutipan pun yang berasal dari dia, sedangkan di lain pihak, bahkan anak muda bisa mengutip kata-kata Sukarno, presiden yang digulingkannya pada tahun 1965. Suharto meninggalkan kenangan tanpa kata.

Jarang diwawancarai, tapi sering dipotret, ia dikenang dari sebuah gerak tubuh: senyum. Begitulah ia ingin dikenal: biografi yang disuruhnya buat pada tahun 1969 berjudul: “Jenderal yang Tersenyum”. Itu adalah senyum “kucing Cheshire”(*), terpaku di tempatnya, menyembunyikan sesuatu, tidak mengungkapkan isi hatinya, dan menimbulkan tanda-tanya tentang intrik-intrik dan kekerasan apalagi yang tengah disulap di dalam otak yang ada di baliknya.
————
(*) “Cheshire cat”, kucing yang diceritakan dalam kisah khayalan terkenal, “Alice’s Adventures in Wonderland”, karya Lewis Carroll. Kucing itu bisa muncul dan lenyap sesuka hati; akhirnya ia berangsung-angsur lenyap dan hanya tinggal senyumnya saja, sehingga Alice berkata: “Saya sering melihat kucing tanpa senyum, tapi belum pernah melihat senyum tanpa kucing.”
————-

Orang tua Suharto merupakan misteri. Dalam “otobiografi”-nya, yang ditulis oleh orang yang paling bertanggung-jawab atas pembentukan citra publiknya, G. Dwipayana, Suharto mengklaim bahwa ia dilahirkan di kalangan petani miskin di desa Kemusuk di dekat Yogyakarta. Sebuah majalah yang dimiliki oleh bos intelijen militer yang dipercayanya mengklaim pada tahun 1974, bahwa ayahnya seorang ningrat. Dalam sebuah jawaban yang mungkin disiapkan lebih dulu, Suharto mengundang wartawan ke ruang kerjanya di istana kepresidenan untuk menjelaskan garis keturunannya dan mengajukan saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa ia sungguh-sungguh orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya. Sekalipun ia menyanggah, garis keturunannya tetap diragukan. Di kalangan orang Indonesia tersebar luas cerita bahwa ia anak tidak sah dari seorang pedagang Cina.

Karir yang menyenangkan

Apa pun asal-mulanya dan pengalaman masa kanak-kanaknya, di masa dewasa ia jelas adalah seorang militer karir. Ia masuk militer Belanda pada tahun 1940, yang merupakan peristiwa yang dalam “otobiografi”-nya dikatakannya sebagai “kunci yang membuka pintu kepada sebuah kehidupan yang menyenangkan”. Kehidupan menyenangkan yang terdiri dari baris-berbaris dan latihan itu berlanjut pada masa pendudukan Jepang, ketika ia menjadi anggota milisi Peta. Seperti anggota milisi lain, ia bergabung dengan tentara nasional Indonesia yang baru dibentuk begitu militer Jepang menyerah pada Agustus 1945. Tidak dimungkinkan lagi untuk kembali mengabdi pada Belanda, karena Belanda telah dilucuti kekuasaan dan kekayaannya oleh Jepang dan menjalani tahun-tahun perang di dalam kamp-kamp konsentrasi yang kotor dan tidak nyaman.

Berkat latihan militer yang pernah diikutinya, Suharto diberi pangkat tinggi (letnan kolonel) dalam tentara Indonesia yang baru itu, yang dibentuk untuk melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda yang datang kembali. Pada tahun 1948 ia telah menjadi komandan sebuah brigade pasukan yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Yogyakarta, ibukota Republik. Serangan-serangan gerilya tentara itu tidak banyak bermanfaat dalam menghambat kemajuan pasukan Belanda.

Sekalipun lebih menguasai medan di kandang sendiri, Suharto dikejutkan pada 19 Desember 1948 ketika pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta dan menguasainya pada hari yang sama tanpa menghadapi perlawanan sedikit pun. Entah bagaimana, keempat batalyon Suharto sedang berada di luar kota. Itu merupakan kemunduran terburuk bagi Republik: kedua orang pimpinan tertingginya, Sukarno dan Hatta, tertawan.

“Politik saya terletak di ujung bayonet.”

Suharto mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ia memimpin sebuah serangan terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan itu hanya menimbulkan kerusakan kecil di kalangan pasukan Belanda yang menduduki kota itu dan dipukul mundur dalam waktu enam jam. Namun, Suharto dan para komandan militer lain mengklaim bahwa mereka telah menguasai kota untuk sementara waktu dan membuktikan kehebatan angkatan bersenjata Republik kepada dunia. Setelah Suharto berkuasa pada tahun 1965, peristiwa itu disulap menjadi kemenangan yang menentukan dalam perang kemerdekaan, dan dibuatlah film tentang peristiwa itu, “Janur Kuning” (1979), dan di kota Yogya didirikan sebuah monumen besar untuk mengenangnya (1985).

Sebagai orang yang pernah bekerja dalam tiga tentara yang berbeda dalam kurun waktu satu dasawarsa, Suharto mempunyai komitmen politik yang enteng. Salah satu kolega militernya belakangan berkata pada seorang wartawan, bahwa pada tahun 1948 Suharto pernah berkata, “Politik saya terletak di ujung bayonet.” Tidak heran bahwa Sukarno dan menteri pertahanannya yang berhaluan kiri memasukkan komisaris politik di dalam tentara. Seperti banyak tentara yang dilatih di bawah perwira Belanda dan Jepang, Suharto tidak punya pengalaman didalam gerakan nasionalis populer yang telah berjuang melawan imperialisme.

Menapak jenjang kepangkatan

Setelah kemerdekaan tercapai dalam tahun 1949, Suharto menanjak pangkatnya: kolonel, brigadir jenderal, mayor jenderal. Ia pernah mengalami kemunduran pada tahun 1959, ketika ia diberhentikan sebagai komandan tentara di Jawa Tengah karena korupsi. Tetapi peristiwa itu ditutupi dan ia direhabilitasi dengan cepat. Ia ditugasi memimpin operasi merebut Irian Barat dari Belanda pada tahun 1962 – operasi itu dihentikan pada saat terakhir dengan tercapainya kesepakatan diplomatik. Ia lalu dipindahkan ke Jakarta dan diberi jabatan sebagai komandan cadangan angkatan darat, Kostrad, pada tahun 1963. Dengan catatan karir yang tidak menonjol, pendidikan yang rendah, dan tidak menguasai bahasa asing, pada tahun 1965 ia menjadi calon utama untuk menduduki jabatan tertinggi di angkatan darat, dan bertindak menggantikan panglima angkatan darat, Yani, bila ia pergi keluar negeri.

Suharto naik ke puncak militer yang kemudian menjadi semacam negara di dalam negara, memiliki komandan teritorial, yang pada mulanya didesain untuk pertahanan terhadap invasi asing, tetapi kemudian memerintah masyarakat sipil.

Kebanyakan dari jenderal-jenderal lain, termasuk yang paling senior, A.H. Nasution, sangat anti-komunis dan bertekad menahan kekuatan PKI yang tengah meningkat pada awal 1960an. Untuk menandingi partai itu, mereka pun membentuk serikat buruh, perhimpunan seniman, dan surat kabar. Mereka berhubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan dan partai-partai politik, dan meyakinkan mereka bahwa bila perlu militer akan menggunakan kekerasan terhadap PKI.

Suharto tidak secara jelas memihak pada salah satu pihak. Seorang mantan anggota PKI di parlemen mengatakan kepada saya, bahwa DN Aidit, ketua PKI, pada awal 1965 mengira bahwa Suharto seorang perwira yang “demokratis” oleh karena ia mendukung pengakhiran SOB (keadaan perang) pada tahun 1963. Tetapi Suharto juga berhubungan dengan golongan anti-komunis dalam usaha tertutupnya untuk mengerem kampanye anti-Malaysia Sukarno yang dimulai pada tahun 1963.

Hari yang beruntung baginya

Duduk di pinggiran ternyata membawa Suharto pada puncak kekuasaan. Ketika para perwira militer yang pro-PKI dan pro-Sukarno memutuskan bertindak terhadap para perwira saingan mereka, mereka beranggapan Suharto akan mendukung mereka. Sekelompok perwira junior mengorganisir penculikan tujuh jenderal angkatan darat pada 1 Oktober 1965. Dua di antara komplotan itu adalah sahabat dekat Suharto, dan seorang di antaranya menceritakan kepada Suharto rencana komplotan itu sebelum terjadi. Para penculik, yang menamakan diri Gerakan 30 September, akhirnya membunuh enam jenderal, termasuk di antaranya panglima angkatan darat, Yani. Itu adalah hari yang menguntungkan bagi Suharto. Dengan absennya Yani, ia menjadi panglima angkatan darat. Gerakan 30 September tidak diotaki oleh Suharto tetapi peristiwa itu justru memberi kesempatan baginya untuk mencapai cita-citanya.

Sebagai komandan militer, Suharto mulai menentang perintah-perintah presiden dan menerapkan agenda yang sejak lama dimiliki oleh para perwira anti-komunis, yakni mengurangi pengaruh Sukarno sehingga menjadi presiden tanpa kekuasaan, menghancurkan PKI, dan menegakkan kediktatoran militer. Sikap anti-komunis Suharto bukan berasal dari komitmen ideologis yang mendalam.

Seandainya Gerakan 30 September berhasil dan kaum komunis meraih kekuasaan lebih besar, kita bisa dengan mudah membayangkan bagaimana Suharto yang selalu oportunistik itu menyesuaikan diri dengan rejim yang baru. Ia adalah perwira yang biasa dan sama sekali tidak menonjol, sehingga pada minggu-minggu pertama Oktober itu banyak pengamat mengira bahwa ia sekadar mengikuti pimpinan Nasution.

Kudeta merangkak

Menyingkirkan Presiden Sukarno ternyata tidak terlalu sulit. Tokoh besar nasionalisme Indonesia, “penyambung lidah rakyat”, terus-menerus memprotes, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk menyetop meriam Suharto. Ia menguatkan Suharto sebagai panglima angkatan darat, menaikkan pangkatnya, dan memberinya kekuasaan darurat. Puncak dari kudeta merangkak terjadi pada Maret 1966, ketika Suharto menggunakan perintah yang kata-katanya samar tentang “menjamin keamanan” dari Sukarno sebagai justifikasi untuk menangkap 15 menteri dan membubarkan kabinet Sukarno–seolah-olah presiden memerintahkan penggulingan dirinya sendiri.

Penghancuran PKI–prakondisi untuk menerapkan suatu kebijakan politik baru yang didominasi militer–ternyata juga tidak terlalu sulit. Pimpinan PKI, yang kalang kabut setelah 1 Oktober, menyerukan kepada para anggotanya untuk tidak melawan supaya Presiden Sukarno dapat mengatur suatu pemecahan politis terhadap krisis itu. Tetapi presiden tidak berkuasa atas tentara Suharto. Bekerja sama dengan milisi sipil, tentara mengorganisir sebuah pertumpahan darah yang paling buruk dari abad ke-20, menangkap lebih dari sejuta orang, lalu dengan diam-diam membunuh banyak di antara mereka. Tahanan-tahanan lenyap di waktu malam. Kuburan-kuburan massal terisi mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya tersebar tanpa tanda di seluruh Sumatra, Jawa dan Bali.

Tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa Suharto memerintahkan satu pembunuhan pun. Dalam beberapa kesempatan yang jarang, ketika ia berbicara tentang pembunuhan-pembunuhan itu pada tahun-tahun belakangan, ia menyalahkan orang-orang sipil yang mengamuk. Penyelidikan yang saksama terhadap siapa, di mana, kapan dan bagaimana berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan itu mengungkapkan bahwa militerlah yang paling bertanggung-jawab dan bahwa Suharto setidak-tidaknya menyetujuinya, kalau bukan ia yang memberikan perintah lisan atau tertulis yang eksplisit untuk melakukannya.

Wortel & cemeti

Dalam merebut kekuasaan, Suharto dan perwira-perwira militer kliknya menyadari bahwa stabilitas jangka panjang dari kekuasaan mereka akan bergantung pada kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Mereka berpaling pada bantuan, penanaman modal dan pasar luar negeri untuk memberikan rangsangan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Modal Barat yang memboikot Indonesia karena kebijakan politik Sukarno dulu mendapati permadani selamat datang terhampar menyambut mereka. Suharto sendiri campur tangan pada akhir 1965 untuk menghentikan usaha menteri perindustrian Sukarno untuk menasionalisir sektor minyak. Dengan kampanye teror militer terhadap serikat buruh di ladang-ladang minyak, kebun-kebun karet, dan pabrik-pabrik, modal Barat memperoleh tenaga kerja yang patuh.

Salah satu alasan bagi kemampuan Suharto yang mencolok untuk mempertahankan kekuasaan begitu lama adalah kebijakannya memperluas kesempatan kerja di sektor publik. Pada akhir kekuasaannya, 4,6 juta orang mendapat gaji dari pemerintah, tiga kali lebih banyak daripada pada awal tahun 1970an. Jutaan orang lagi merupakan tanggungan para pegawai makan gaji ini. Jaminan gaji bulanan itu menarik, sekalipun pendapatannya rendah. Di samping itu, sejumlah jabatan di pemerintahan memungkinkan orang untuk mendapat lebih banyak uang dengan korupsi.

Para pegawai negeri ini beserta sanak keluarganya merupakan basis pendukung kunci bagi rejim ini, dengan memberikan suara dan berkampanye bagi partai pemerintah, Golkar, pada setiap pemilihan umum. Mereka yang tidak memilik Golkar dipersalahkan karena menggigit tangan yang memberi mereka makan, dan kehilangan kesempatan untuk naik pangkat.

Tanggapan Suharto terhadap pembangkangan–menggunakan bahasa sekarang–adalah ‘gertak & bikin takut’. Di Papua, ia menempatkan tentara pendudukan yang memperlakukan penduduk asli sebagai lebih rendah dari manusia, yang harus ditundukkan dengan kekerasan. Selama bertahun-tahun, satu-satunya wajah Indonesia yang dilihat oleh orang Papua adalah tentara. Suharto bertanggung jawab bagi puluhan ribu orang Papua yang tewas dalam perang melawan pemberontakan dari akhir 1960an sampai 1998. Ia juga bertanggung jawab atas perang agresi terhadap Timor Timur pada tahun 1975, dan atas terbunuhnya lebih dari 100 ribu orang di sana akibat perang di separuh pulau itu. Ia juga bertanggung jawab atas terbunuhnya ribuan orang di Aceh yang juga merupakan korban perang melawan pemberontakan (1990-98), yang didesain untuk meneror penduduk sipil agar tidak mendukung gerilya, dan bukan menawarkan alternatif
yang lebih positif kepada warga sipil.

Suharto dengan keras kepala berpegang pada strateginya bahkan setelah terbukti kontra-produktif, ketika teror yang dilancarkan di Papua, Timor Timur dan Aceh menghasilkan lebih banyak perlawanan yang meluas. Hanya setelah Suharto jatuh, para politisi Indonesia mendapat kesempatan untuk mengupayakan pemecahan politis & diplomatis yang lebih manusiawi terhadap perang-perang ini: Presiden Habibie mengizinkan suatu referendum yang dilaksanakan oleh PBB di Timor Timur pada tahun 1999, dan Presiden Yudhoyono menandatangani perjanjian perdamaian dengan kaum nasionalis Aceh pada tahun 2005.

‘Program Ponzi’(*) raksasa itu pun ambruk

Dalam menilai pemerintahan Suharto, apa yang disebut pendekatan “seimbang” dari banyak sarjana Barat adalah mengkritisi Suharto tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya, tetapi memuji kinerja ekonomisnya. Mereka yang terkesan oleh pertumbuhan enam persen setahun tidak berbeda dengan para investor yang mudah dikibuli dalam suatu ‘Program Ponzi’(*) raksasa, yang yakin bahwa penghasilan tinggi yang terlihat di permukaan merupakan bukti tak terbantahkan dari sebuah sukses. Pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun Suharto sebagian besar dihasilkan dengan menjual secara liar sumberdaya-sumberdaya alam negeri itu. Itu adalah pertumbuhan yang memakan dirinya sendiri, dan yang tak mungkin akan lestari.

Sektor-sektor utama adalah minyak dan kayu. Keduanya mengalami salah urus yang hebat karena korupsi. Pada hari ini Indonesia secara bersih adalah negara pengimpor minyak dan hutan-hutannya menghilang dengan cepat, dibabat oleh para logger atau dibakar oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. Pendapatan dari semua ekspor itu tidak diinvestasikan kembali ke dalam sektor-sektor lain; uang itu lenyap masuk rekening bank dari keluarga Suharto & para kroninya (seperti Bob Hasan), dan para pejabat pemerintah.
—————
‘Program Ponzi’ : suatu operasi investasi palsu & kriminal, yang di situ para penanam modal awal mendapat hasil (“laba”) yang sangat besar yang dibayar dari investasi oleh para penanam modal yang datang belakangan, dan bukan dari hasil bersih yang berasal dari kegiatan bisnis yang benar.
—————

Setelah tiga dasawarsa pertumbuhan ekonomi a la Suharto, pemerintah Indonesia dibebani hutang banyak, dan perekonomian Indonesia tidak memiliki basis industri yang didanai dari dalam negeri. Sungguh pas kalau Suharto, yang pengikut-pengikutnya memujinya sebagai “Bapak Pembangunan”, meninggal dunia di rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara (Pertamina) yang oleh keluarganya dan kroninya (seperti Ibnu Sutowo) diperas habis-habisan.

Rejim Suharto hidup dari modal asing dan mati karena modal asing. Liberalisasi sektor keuangan yang didesakkan oleh A.S. kepada Indonesia supaya dianut pada awal 1990an berakibat kerentanan yang lebih besar terhadap perubahan mendadak dalam aliran modal internasional. Uang mengalir masuk ke dalam gerombolan kleptokrat Suharto dan bank-banknya yang palsu, lalu tiba-tiba mengalir keluar lagi. ‘Program Ponzi’ raksasa itu pun runtuh dengan terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Satu-satunya legitimasi yang dimiliki oleh Suharto adalah apa yang seolah-olah tampak merupakan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomis. Begitu itu berakhir, maka kelas menengah yang biasanya menurut saja membalik terhadapnya, tidak mau mentolerir korupsinya, anak-anaknya yang serakah dan kroni-kroninya yang sangat immoral mencolok kekayaannya. Gerakan yang secara spontan terbentuk bagi “reformasi” ini menyatakan musuh utama mereka adalah KKN: Korupsi, Kolusi & Nepotisme. Kampanye keluarga Suharto sendiri, “Saya Cinta Rupiah”, yang datang dari mereka yang justru punya dollar paling banyak, tidak mempunyai bobot yang sama dengan slogan gerakan itu.

Segudang paranormal yang dimiliki keluarga itu tidak bisa menyelamatkan mereka; tidak pula jenderal-jenderal penjilat mereka, bahkan tidak Letnan Jenderal Prabowo, menantu Suharto yang menguasai pasukan elite di Jakarta, dan yang selalu bergelimang uang dari saudaranya yang memiliki satu-satunya pabrik baja di negeri itu. Suharto lengser pada 21 Mei 1998, ketika Jakarta masih mengepulkan asap bekas kerusuhan misterius, yang di situ toko-toko yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia keturunan Cina dibakar.

Mr. Minus

Mungkin yang terbaik dapat dikatakan tentang 32 tahun pemerintahan Suharto ialah bahwa salah-salah keadaannya bisa lebih buruk dari sekarang. Ia tidak memilih strategi jenderal-jenderal Burma dan mengisolasi negeri ini. Bergantung pada modal asing, ia rentan terhadap tekanan internasional. Pelepasan puluhan ribu tahanan politik pada akhir 1970an sebagian besar disebabkan oleh tekanan dari luar negeri. Ia tidak memilih untuk mencari legitimasi dirinya melalui agama dan menerapkan hukum Islam. Negara Indonesia sebagian besar tetap sekuler. Ia tidak memupuk kultus pribadi di seputar dirinya. Ketika menghadapi protes massal pada tahun 1998, ia tidak memilih mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Almarhum sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, yang menjadi tahanan politik Suharto selama 14 tahun, pernah menulis bahwa ia tidak bisa memaksa dirinya menulis tentang rejim Suharto. Sementara ia menulis banyak novel historis tentang Jawa di zaman pra-kolonial dan gerakan nasionalis Indonesia, ia berpendapat tidak ada apa-apa yang menarik untuk ditulis tentang orang yang bertanggung jawab memenjarakannya dan melarang buku-bukunya itu. Baginya, Suharto adalah suatu negativitas, apa yang dinamakannya suatu “minus X”, suatu kemunduran kembali ke zaman para aristokrat kolonial, yang menindas bawahan mereka bagi kepentingan bisnis Eropa, namun membusungkan dada memamerkan kekuatan kosmik mereka yang hebat, dan tetap berpandangan sempit dan tidak peduli terhadap sains dan seni dari Eropa yang telah menaklukkan mereka. Tidak diragukan bahwa beberapa orang akan mengingat Suharto bagi beberapa hal yang positif, tetapi sementara Indonesia berjuang mengatasi warisannya yang buruk, kita bertanya-tanya, apakah orang bisa menilai gelarnya sebagai “Bapak Pembangunan” itu sebagai sesuatu yang sahih selain sebagai sebuah guyonan yang
kejam.***